1. Instrunent of nasional power artinya :
A.Angkatan Bersenjata C.Kekuatan nasional
B.TNI manunggal D.Pertahanan Negara
2. Organisasi perlindungan masyarakat adalah :
A.LINMAS C.Puskesmas
B.PMI D.Karang Taruna
3. Contoh tindakan upaya yang dilakukan oleh TNI dalam membela negara,kecuali :
A.menghadapi separatis APRA
B.Melarang Demonstrasi
C.Menumpas G 30 S PKI
D.Menumpas gerakan Papua Merdeka
4. Pulau yang sekarang lepas dari pangkuan Ibu Pertiwi adalah :
A.Sumbawa dan Timor C.Sipadan dan Irian
B.Sipadan dan ligitan D.Roti dan ligi
5. Pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan wilayah NKRI.Pernyataan ini
termaktub dalan :
A.UU RI No 3 tahun 2002
B.Pembukaan UUD 1945 alinea ke 4
C.Pasal 30 UUD 1945
D.Pasal 1 UUD 1945
6. Kewenangan untuk mengatur kepentingan daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan disebut :
A.Desentralisasi C.Dekonsentrasi
B.Otonomi Daerah D.Daerah Otonomi
7. Kesatuan masyarakat hukum dengan wilayah tertentu untuk mengatur daerahnya sendiri dalam ikatan NKRI
disebut :
A.Desentraliasi C.Dekonsentrasi
B.Otonomi Daerah D.Daerah Otonomi
8. Desentralisasi dibagi menjadi empat type :
A.Politik,Administrasi
B.Politik,Fiskal
C.Politik,ekonomi Fiskal,ekonomi Sosial,budaya
D.Ekonomi,Fiskal EkonomiSosial Sosial,Budaya
9. Dasar hukum desentralisasi adalah :
A.UU No 32 th.2004 C.UU No 23 th.2004
B.UU No 22 th 2004 D.UU No 30 th 2004
10. Visi Otonomi Daerah dirumuskan dalam ruang lingkup utama yaitu
A.Politik C.Sosial Budaya
B.Ekonomi D.Jawaban A,B,C Benar
11. Di bawah ini merupakan Pimpinan MPR RI sekarang :
A.M.Taufik Kiemas,Marzuki Ali
B.M.Tuufik Kiemas,Hajriyanto Tohari
C.Marzuki Ali,Hajriyanto Tohari
D.Marzuki Ali,Pramono Anung
12. Bupati Musi Rawas periode 2010 – 2015 adalah :
A.Drs.H.Ridwan Mukti
B.H.Nang Ali Sholihin ,SH
C.H.Rajab Semendawai,SH
D.Drs.HM.Syueb Tamat
13. Tujuan Otonomi Daerah :
A.Agar Tugas Pemerintah Pusat menjadi ringan.
B.Untuk mengurangi kekuasaan Presiden
C.Efisiensi APBN
D.Pengembangan kehidupan Demokrasi
14. Pemerintahan Daerah terdiri dari :
A.Bupati dan Para Kepala Dinas
B.Bupati dan DPRD
C.Bupati dan Para Ketua Partai
D.Bupati dan Para Camat
15. Aturan tentang Pemerintah Daerah termaktub dalam :
A.Pasal 16 UUD 1945 C.Pasal 17 UUD 1945
B.Pasal 18 UUD 1945 D.Pasal 19 UUD 1945
16. Penyerahan wewenang oleh pemerintah pusat kepada daerah otonomi untuk mengatur pemerintahan dalam
sistem NKRI disebut :
A.Tugas Perbantuan C.Desentralisasi
B.Dekonsentrasi D.Sentralisasi
17. Penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu diosebut :
A.Tugas Pembantuan C.Desentralisasi
B.Dekonsentrasi D.Sentralisasi
18. Antar susunan pemerintahan memiliki hubungan :
A.Koordinatif C.Instruktif
B.Hierarkhis D.Jawaban A,B,C benar
19. Antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki hubungan :
A.Keuangan C.Pelayanan umum
B.Pemanfaatan Sumber daya D.Jawaban A,B,C Benar
20. UU RI No 33 Tahun 2004 berisi :
A.Otonomi Daerah
B.Pemerintah Daerah
C.Perimbangan keuangan,Pusat, dan Daerah
D.DPR dan DPRD
21. Kewenangan Propinsi diatur dalam :
A.Pasal 12 UU No 32 Th.
B.Pasal 13 UU No.32 Th.2004
C.Pasal 14 UU No.32 Th.2004
D.Pasal 15 UU No.32 Th.2004
22. Kewenangan Kabupaten dan kota diatur dalam :
A.Pasal 12 UU No 32 Th.2004
B.Pasal 13 UU No 32 Th.2004
C.Pasal 14 UU No 32 Th.2004
D.Pasal 15 UU No 32 Th.2004
23. DPRD memiliki fungsi :
A.Legislasi,anggaran dan pengawasan
B.Anggaran dan Pengawasan
C..Legislasi dan pengawasan
D.Legislasi dan Anggaran
24. Penyelenggara Pemilihan Bupati adalah :
A.KPUD C.DPRD
B.Gubernur D.Mendagri
25. Di bawah ini merupakan hak-hak anggota DPR,kecuali
A.Angket C.Mendapatkan kekayaan
B.Interpelasi D.Menyatakan pendapat
26. PBD harus mendapatkan persetujuan dari :
A.Gubernur C.Mendagri
B.Sekda D.DPRD
27. P A D singkatan dari :
A.Penerimaan Asli Daerah
B.Pinjaman Asli Daerah
C.Pendapatan Asli Daerah
D.Program Anggaran Daerah
28. Kebijakan publik adalah apapun yang pemerintah pilih untuk melakukan atau tidak melakukan .
Pernyataan di atas disampaikan oleh :
A.Edwar III C.Kartasasmita
B.Dye D.Anderson
29. Agar sesuatu yang digariskan tidak bersifat abstrak dan dapat terealisasikan.
Kalimat di atas merupakan tujuan dari :
A.Kebijakan Pemerintah C.Kebijakan Pimpinan
B.Kebijakan Publik D.Kebijakan Negara
30. Adanya keterbukaan dari lembaga eksekutif dan legislatif akan menimbulkan:
A.Motivasi membangun C.Kemunduran
Tidak ada komentar:
Posting Komentar